Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

53.052.953
 
 
 
 
Highlight RAPAT KOORDINASI PENANGANAN KASUS PENOLAKAN/PENAHANAN PRODUK PERIKANAN

Rabu, 27 April 2016 02:08, oleh: Administrator
 

Dalam upayanya untuk menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan, Indonesia juga dituntut untuk meningkatkan serta menyerasikan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara-negara tujuan ekspor atau negara yang telah melakukan kerja sama di bidang perikanan yaitu Uni Eropa (yang terdiri dari 27 negara), Kanada, Korea, China, Rusia dan Vietnam. Namun masih saja terdapat kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia di negara tujuan.

Sehubungan dengan masih terdapatnya kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia di negara tujuan ekspor maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Penolakan/Penahanan Produk Perikanan(26/4). 

Rapat Koordinasi yang diinisiasi oleh Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tersebut dibuka oleh Kepala BKIPM, Rina, diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Tangerang dan diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis BKIPM, Pelabuhan Perikanan, Perwakilan Eselon I lingkup KKP dan Unit Pengolahan Ikan. Rapat Koordinasi penanganan kasus penolakan ini bertujuan agar kasus penolakan tidak terjadi secara berulang, UPI dapat segera memperbaiki kasus tersebut sehingga penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat berjalan dengan konsisten agar kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor  (RASFF) dapat ditekan.

Kebanyakan kasus penolakan ekspor produk perikanan terjadi karena 2 hal, yaitu kasus teknis seperti tidak terpenuhinya jaminan keamanan pangan terutama yang disebabkan oleh cemaran mikrobiologi, kimia dan fisika dan kasus non teknis terkait administratif dokumen yang menyertai produk ekspor tersebut.

Indonesia berupaya menjaga eksistensinya sebagai negara pengekspor produk perikanan yang terjamin mutunya dan mempunyai daya saing tinggi,dengan terus mengembangkan penerapan Sistem HACCP yaitu salah satu sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang diakui secara internasional.

Meskipun berbagai persyaratan ekspor telah kita upayakan untuk dipenuhi namun masih terjadi kasus penolakan oleh negara pengimpor. Terhadap kasus penolakan yang terjadi, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya penangkapan penanganan dan penyelesaian kasus tersebut. Sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap UPI yang terkena kasus penolakan yang berdampak pada dikenakannya status internal suspend dan upaya pencabutan status internal suspend. 



Komentar

Berita lain

 
Share | |