Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

53.090.459
 
 
 
 
IMPLIKASI MORATORIUM TERHADAP PENINGKATAN VOLUME LALULINTAS HASIL PERIKANAN (DOMESTIK KELUAR) STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE

Senin, 04 April 2016 08:46, oleh: Stasiun KIPM Kelas II Merauke
 

Pasca Moratorium Volume Domestik Keluar Meningkat Signifikan

Pasca diterapkannya kebijakan moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 dan Nomor 10/PERMEN-KP/2015, pertumbuhan volume dalam satuan kg hasil perikanan pada kegiatan domestik keluar selama 3 tahun terakhir di wilayah kerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2014 volume domestik keluar mencapai 2.940.848 Kg, sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 118,59% atau sebesar 6.428.526 kg. Data terakhir sampai dengan 31 Maret 2016 menunjukkan hasil pencatatan pada sistem dan informasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke sudah mencapai 3.601.437 kg (56% dari total volume tahun 2015). Volume lalu lintas kegiatan domestik keluar tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Volume 2016

Volume domestik keluar berkorelasi positif dengan peningkatan PNBP Stasiun KIPM Kelas II Merauke. Data tahun 2014, 2015 dan 2016 (per 31 Maret 2016) menunjukkan trend positif terhadap peningkatan PNBP setelah diberlakukannya moratorium izin kapal perikanan. Jumlah PNBP tahun 2015 yang disetor oleh Stasiun KIPM Kelas II Merauke ke Kas Negara sebesar Rp. 73.438.268 meningkat 545,91% melebihi tahun 2014 (Rp. 11.369.691). Sementara itu, nilai PNBP per 31 Maret tahun 2016 sudah mencapai Rp. 49.824.480 memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan.

PNBP 2016

Testimoni Pelaku Usaha Perikanan terhadap Moratorium

Sejalan dengan data grafik di atas, tim sistem data dan informasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke mencoba menggali lebih dalam pengaruh moratorium izin kapal penangkapan ikan melalui wawancara langsung kepada masyarakat atau pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Merauke. Berikut adalah testimoni dan informasi yang didapatkan oleh tim data dan informasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke:

“Kelimpahan ikan di wilayah laut Merauke semakin meningkat semenjak diberlakukannya moratorium oleh pemerintah. Jumlah tangkapan semula berkisar 100 s.d. 200 ton/bulan, saat ini bisa mencapai 300 s.d. 400 ton/bulan. Kami memiliki 20 kapal penangkap, dan 40 kapal swadaya dengan masyarakat lainnya. Sekarang dalam satu bulan menangkap bisa 2 trip, kalau dulu sebelum moratorium paling 1 trip dalam 2 bulan. Penggunaan alat tangkap trawl sudah tidak ditemukan lagi di laut Merauke. Alat tangkap yang kami miliki GillNet. Kami sangat mendukung kebijakan dari Ibu Susi sekarang ini.

Salah satu kendala yang dihadapi dari moratorium ini adalah besarnya biaya operasional untuk kapal nelayan yang berukuran kecil, karena harus bongkar dan kembali ke dermaga, tidak bisa bongkar di tengah laut ke kapal penampung kami yang lainnya. Harapan terkait kebijakan moratorium adalah agar pemerintah tetap menjalankan keberpihakan kepada nelayan dan masyarakat Indonesia, bukan asing. Harapan lainnya adalah pengadaan yang beberapa ribu kapal oleh KKP mohon untuk dikasihkan kepada masyarakat yang ahlinya, bukan yang tidak ahli, sehingga kapal-kapal itu benar-benar bermanfaat” (Bapak Pitono, Merauke).

Melihat data dan testimoni di atas, kita sebagai bangsa Indonesia wajib bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada Bangsa Ini. Dengan melimpahnya kekayaan dan keanekaragaman hayati, kelimpahan ikan di lautan, dan luasnya samudera yang dimiliki Indonesia, maka kita tidak boleh menyerah dan tunduk pada penjajah lautan negeri ini.

 

"Kemerdekaan satu negara, yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa-harta-benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga" (Jendral Sudirman).



Komentar

Berita lain

 
Share | |