Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

53.054.422
 
 
 
 
116,5 KG Export Mutiara DIGAGALKAN

Selasa, 12 Januari 2016 10:23, oleh: Administrator
 

Jakarta (12/1) – Menteri Kelautan dan Perikanan Bersama Menteri Keuangan pagi ini menggelar Konferensi Press terkait Penggagalan Ekspor Mutiara sebanyak 116,5 Kilogram bernilai 45 Milliar yang dilalu lintaskan melalui Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta dengan tujuan Hongkong.

 

Diketahui pada tanggal 2 Desember 2015, CV. SBP mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Barang tersebut diajukan sebagai Beads (manik-manik) yang dikemas dalam 5 boks kayu dengan berat bruto 116,5 kilogram. Pengiriman tersebut menggunakan konsolidator (LCL), artinya dalam satu kontainer terdapat beberapa pengirim dengan beberapa penerima barang di luar negeri.

 

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan hasil analisa intelijen diindikasikan adanya pelanggaran berupa pemalsuan dokumen. Indikasinya yaitu barang tidak sesuai dengan PEB. Menindaklanjuti informasi tersebut, diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dan dilakukan pemeriksaan fisik serta uji laboratorium oleh Balai Pengujian Identifikasi Barang (BPIB). Hasil uji laboratorium BPIB keluar dan menyatakan bahwa barang tersebut merupakan jenis Mutiara Budidaya dari laut (belum diolah).

 

Berdasarkan hasil uji laboratorium dari BPIB tersebut, dilakukan penindakan dan penelitian terkait dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan demikian Kerugian Negara senilai 45 Milliar rupiah berhasil diselamatkan dan kerugian immaterial yang ditimbulkan adalah tidak berkembangnya industri mutiara nasional, karena bahan bakunya diselundupkan ke luar negeri.

 

Saat ini sedang dilakukan penelitian bersama antara Bea Cukai dan  KKP mengenai kasus ini. Bila ditemukan unsur tindak pidana kepabeanan, kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penindakan yang telah dilakukan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar Bea dan Cukai melakukan penegakan hukum dengan mengoptimalkan manajemen risiko terintegrasi bersama lembaga/instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 



Komentar
1. Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai - 13 Januari 2016 03:14

Berita lain

 
Share | |