Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

53.090.659
 
 
 
 
Highlight EKSPOSE IMPLEMENTASI PERMEN KP NO. 01/2015 OLEH BKIPM

Rabu, 04 Februari 2015 08:48, oleh: Administrator
 

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksaan amanat Peraturan Menteri terkait Penangkapan Lobster, Kepiring dan rajungan, BKIPM menggelar konferensi Pers di Ruang Rapat Carpio Gedung Mina Bahari Lantai 6 (3/2). Sekretaris BKIPM, Agus Priyono, mengungkapkan, dukungan BKIPM di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan Peraturan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Kepala BKIPM telah mengeluarkan kebijakan terkait peningkatan pengawasan terhadap produk perikanan yang dilalulintaskan, khususnya terhadap komoditi lobster, kepiting dan rajungan baik ekspor, impor maupun antar area di Indonesia. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Kepala BKIPM Nomor 20/BKIPM/I/2015 yang bertujuan untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan lobster, kepiting dan rajungan yang populasinya semakin menurun.

Menurut Agus, hal ini sejalan dengan amanat yang diemban BKIPM untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. BKIPM memiliki tugas fungsi pengendalian pemanfaatan sumberdaya hayati ikan sebagai sumber ketersediaan pangan dan cadangan pangan lokal dan nasional yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan hasil perikanan, serta bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang membahayakan kesehatan ikan dan manusia.

Dengan 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas di seluruh Indonesia, BKIPM mempunyai peran dan posisi strategis sebagai penjaga pertahanan terdepan dalam mengawasi lalulintas produk perikanan yang keluar dan masuk serta antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Atas dasar itu, selain menerbitkan SE, telah dilakukan upaya-upaya yang diperlukan seperti sosialisasi kepada seluruh petugas BKIPM dan seluruh stake holder/pelaku usaha pengiriman (eksportir, domestik ataupun supplier), peningkatan pengawasan di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas di seluruh Indonesia serta melepaskan kembali (pelepasliaran) komoditi yang tidak memenuhi persyaratan Permen KP nomor 1 Tahun 2015 ke alam.

(Humas BKIPM)



Komentar

Berita lain

 
Share | |