Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

53.052.889
 
 
 
 
INDONESIA PERKETAT PENANGKAPAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN

Senin, 19 Januari 2015 02:32, oleh: Administrator
 

 Indonesia sekarang ini menjadi andalan dunia dalam hal pemenuhan permintaan pasar akan produk perikanan, dimana Indonesia pada sektor perikanan Indonesia memposisikan diri sebagai salah satu pengekspor terbesar di Asia. Data KKP menunjukkan angka realisasi ekspor hasil perikanan pada tahun 2011 sebesar US$ 3,5 miliar dengan negara tujuan ekspor utama diantaranya, Amerika Serikat mencapai nilai US$ 1,07 miliar (30,4%); Jepang US$ 806 juta (22,9%); dan Eropa US$ 459,8 juta (13,1%).

Hal ini pastinya membanggakan kita semua namun Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap keberlanjutan sumberdaya lautnya, agar stok tetap aman untuk jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah melalu Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Permen KP No. 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan merupakan pendekatan berbasis ekosistem yang dalam jangka panjang akan berkontribusi penting bagi peningkatan komoditi produksi perikanan tangkap di Indonesia. Dengan mewajibkan pelepasan kembali spesies laut yang dalam kondisi bertelur dan memberlakukan ukuran layak tangkap akan memastikan bahwa spesies tersebut telah bereproduksi minimal satu kali untuk memastikan keberlanjutan sumber dayanya.

Disusul dengan terbitnya Permen KP No. 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yang diharapkan diterbitkannya Permen ini, maka habitat ikan akan terjaga dan tangkapan sampingan (bycatch) berkurang, serta potensi adanya illegal fishing oleh kapal dengan alat tangkap serupa dari luar negeri menjadi berkurang.

Langkah selanjutnya untuk mendorong prinsip perikanan bertanggung jawab ini adalah pemberlakuan aturan secara bertahap untuk memastikan stabilitas pemenuhan pasar dan mata pencaharian nelayan. Sosialisasi yang menyeluruh kepada nelayan sangat krusial pada tahap awal. Aturan ukuran minimal untuk tangkapan adalah hal baru, perlu dipastikan nelayan memahami manfaatnya sebelum memberlakukannya secara ketat, karena Peraturan ini membutuhkan banyak dukungan dari Kelompok Masyarakat Pengawas, Pegawai Pengawasan serta Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Inisiatif positif Indonesia ini pastinya banyak menulai pro dan kontra dimasyarakat, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi garda terdepan dalam hal penerapan dan penegakan hukum yang ditimbulkan dari pemberlakukaan peraturan ini.

Belum lama ini Balai Karantina Ikan Kelas I Balikpapan – Kalimantan Timur menerima “protes keras” salah satunya dari Asosiasi Pengusaha Kepiting Balikpapan (Askib) minta Kalimantan Timur dikecualikan dari Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1 Tahun 2015, tentang pembatasan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang berlaku di seluruh Indonesia. 

Permen yang ditandatangani Menteri Susi Pudjiastuti tersebut mengizinkan hanya lobster (Panulirus spp), kepiting (Scylla spp), dan rajungan (Portunus pelagicus spp) yang sudah mencapai ukuran tertentu yang boleh ditangkap untuk di konsumsi. Untuk lobster atau udang galah besar yang bisa ditangkap hanya yang sudah mencapai panjang 8 cm atau lebih, kepiting minimal berukuran diameter cangkang 15 cm, dan rajungan sekecilnya memiliki garis tengah karapas 10 cm.  Bila nelayan mendapatkan hewan tersebut kurang dari ukuran tersebut, maka lobster, kepiting, atau rajungan tersebut harus dilepas kembali ke alam.

"Sebab bila mengikuti aturan tersebut, tidak ada lagi bisnis kepiting di Balikpapan, atau malah Kalimantan Timur keseluruhan. Padahal tidak ada kepiting sampai ukuran 15 cm itu di sini. Saya hanya pernah mendapatinya di Timika, Papua," kata Ketua Askib H Alimuddin,.

Alimuddin melanjutkan, yang ditangkap nelayan di Kalimantan Timur berukuran paling besar rata-rata 10 cm dengan berat 200-300 gram. Yang paling banyak justru di bawah itu Sehingga bila ikut aturan Menteri, bisnis kepiting akan berhenti di sini, sebab tidak ada yang memenuhi ukuran itu," katanya menegaskan.

Hingga awal pekan ini, sejumlah pengusaha pengirim kepiting masih memiliki stok hingga berton-ton. Mereka tidak bisa lagi mengirim kepiting kepada pelanggan setelah Permen tersebut mulai berlaku pada 6 Januari silam.

Stok tersebut tidak bisa dikirim karena Balai Karantina Ikan Kelas I Balikpapan tidak lagi mengeluarkan sertifikat yang menjadi syarat ekspor menyusul berlakunya Permen tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kapala Balai Karantina Ikan Balikpapan, Siti Chadijjah menegaskan :  "Kewajiban kami menegakkan aturan, Ditangkap saja tak boleh apalagi dijualbelikan”

Siti mengatakan sebagaimana aturan jika ada yang menangkap tak sesuai spesifikasi itu maka wajib melepaskannya kembali ke laut. Sebagai konsekuensinya, jika ada yang melanggar maka Balai KIPM tak akan menerbitkan sertifikat kesehatan produk perikanan untuk tujuan ekspor dan antar area bagi komoditas lobster, kepiting, dan rajungan. Saat ini pengguna jasa yang terdaftar di KIPM sekitar 50 pengguna jasa dengan komoditas kepiting, lobster, dan rajungan. Pihaknya meminta dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan Permen tersebut.

Sementara Non Government Organisasi (NGO) World Wide Fun (WWF) sangat mengapresiasi dan mendukung terobosan besar Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Susi Pudjiastuti, untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan pesisir di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini menerbitkan kebijakan-kebijakan strategis yang akan bermuara pada peningkatan kualitas perikanan Indonesia di mata dunia dan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang kuat berbasis ekosistem.

Abdullah Habibi, Manajer Program Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya WWF Indonesia, menilai keberanian serta konsistensi yang ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) dapat mendongkrak potensi Indonesia sebagai pemasok perikanan dunia yang menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan pesisir lestari dan menjamin keamanan pangan nelayan. Melalui langkah ini, Pemerintah telah menegaskan keberpihakan perikanan tangkap Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan pesisir yang didominasi oleh nelayan skala kecil. 

Untuk mendukung perbaikan sektor perikanan menuju keberlanjutan, WWF-Indonesia telah menyusun dan mensosialisasikan panduan mengenai praktek perikanan yang lebih baik dalam serial dokumen BMP (Better Management Practices) perikanan budidaya, perikanan tangkap dan tangkapan sampingan kepada pengusaha dan nelayan di wilayah kerjanya. Panduan ini bertujuan untuk membantu para nelayan dalam menangkap biota secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk proses penanganan dan pengemasannya. Selain itu, WWF juga bekerjasama dengan JARING Nusantara untuk melebarkan jangkauan dalam perbaikan perikanan skala kecil.

Sementara Senin/19 Januari 2015 di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikana  (BKIPM) melakukan Jumpa Press terkait Pengagalan Ekspor Kepiting – Lobster dan Kura-kura Moncong Babi yang dilakukan oleh BKIPM melalui Unit Pelaksana Teknisnya yakni Balai Besar Karanti Ikan Jakarta 1. Sebanyak 143 Lobster ukuran dibawah 8 cm tujuan Hong Kong, Kepiting dan 2.350 ekor Kura-kura Moncong Babi tujuan Shanghai berhasil ditahan Petugas Karantina Ikan sehingga kerugian Negara senilai +/- 950.000.000 dapat dicegah.   

“Kami di BKIPM mendukung sepenuhkan penegakan hukum dari penerapan  Permen No. 1/ 2015 di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia melalui Unit Pelaksana Teknis Kami yang ada di seluruh Indonesia, hal ini kami perkuat dengan terbitnya Surat Edaran Kepala BKIPM Nomor 20/BKIPM/I/2015 tentang Larangan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan Untuk Tujuan Ekspor dan Antar Area Bagi Komuditas Lobster (Panulirus sp), Kepiting (Scylla sp) dan Rajungan (Portunus Pelagius spp), hal ini mengingat BKIPM berada di garda terdepan dalam pengawasan dan pemerikansaan produk perikanan yang dilalulintaskan melalui bandara dan pelabuhan di seluruh Indonesia”. Ujar Kepala BKIPM, Narmoko Prasmadji.

Kepala BKIPM menambahkan bahwa akan menindak tegas para pelaku pelanggaran yang ada melalui jalur hukun dengan pasal berlapis yakni UU Karantina dan UU Perikanan yang ada. (EV) 



Komentar

Berita lain

 
Share | |