Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

53.052.707
 
 
 
 
PUTUSAN PN BANDUNG TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA IKAN

Kamis, 30 Oktober 2014 03:20, oleh: Bidang Harmonisasi dan Penindakan Pelanggaran
 

Setelah melalui proses penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan yang cukup panjang, akhirnya Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada sidang terbuka tanggal 15 Juli 2014 menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa atas nama Ivan Wijono yang telah melakukan tindak pidana Karantina Ikan berupa pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke dalam wilayah RI tanpa melaporkan kepada Petugas Karantina Ikan.

Kronologis kejadian berawal dari tindakan terdakwa pada tanggal 5 Juni 2013 memasukkan ikan koki (Carassius auratus) sebanyak 18 ekor dari Thailand melalui Bandara Husein Sastranegara Bandung. Petugas Karantina Ikan melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman milik terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin pemasukan ikan dari luar negeri serta tidak melaporkan kepada petugas sebelum kedatangan ikan tersebut. Dengan bantuan tim penyidik PPNS Pusat Karantina Ikan, Stasiun KIPM Kelas II Bandung melaksanakan penyidikan terhadap tindakan pidana yang diatur sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf c PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Melalui Putusan PN Kls. IA Bandung Nomor : 458/PID/B/2014/PN.BDG, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa:

  • terdakwa Ivan Wijono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karantina Ikan;
  • menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  • memerintahkan agar barang bukti pada perkara ini dirampas untuk dimusnahkan; dan
  • membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

Dengan adanya tindakan penegakan hukum tersebut diharapkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tindakan karantina untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK terus meningkat, sehingga sumber daya alam hayati Indonesia dapat terjamin kelestariannya.

Subbidang Pencegahan & Penindakan – Puskari



Komentar
1. Bidang Harmonisasi dan Penindakan Pelanggaran - 31 Oktober 2014 09:41
Mari bersama-sama menegakkan hukum perkarantinaan ikan agar tercipta kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina untuk kelestarian sumber daya alam hayati kita.
2. Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo - 31 Oktober 2014 08:59
Selamat buat tim PPNS skipm Bandung yang telah berhasil melakukan penyidikan hingga turun putusan, semoga menjadi yurisprudensi dalam penegakan hukum di upt lain
3. Balai KIPM Kelas I Medan I - 31 Oktober 2014 08:03
Mantap teruskan perjuangan kita dan semoga jadi motifasi dan contoh buat UPT yang lainnya untuk lebih giat lagi bekerja

Berita lain

 
Share | |