Yth. Kepala UPT KIPM, Bersama ini terlampir kami sampaikan surat terkait nama petugas admin Sertifikasi.

Yth. Kepala UPT KIPM (Terlampir) Berdasarkan hasil evaluasi Tim Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagaimana dalam surat terlampir. Terimakasih.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur KKP dan berdasarkan Permenpan 53/2014 serta 38/2018 maka disampaikan tata cara penyusunan Perjanjian kerja dan Indeks Profesionalitas ASN.

Sehubungan dengan surat nomor 4714/BKIPM.1/KP.300/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang rekomendasi hasil evaluasi tenaga kontrak lingkup BKIPM, maka dengan ini kami minta saudara untuk dapat melaporkan tindaklanjut dari rekomendasi tersebut.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan oleh UPT KIPM, maka Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan akan menyelenggarakan kegiatan “Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Audit Internal berbasis ISO 9001:2015” dan “Workshop Kaji Ulang Dokumen Integrasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017” pada Unit Pelaksana Teknis KIPM.

Yth. 1. Kepala Pusat Karantina Ikan 2. Kepala UPT lingkup BKIPM di - Tempat Menindaklanjuti hasil penilaian DUPAK Pejabat Fungsional PHPI Periode Januari 2019, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Bagi pemangku jabatan fungsional PHPI (terlampir) yang memperoleh rekomendasi hasil penilaian berupa Kenaikan Pangkat/Jabatan dan Pengangkatan Pertama untuk segera melengkapi persyaratan Administrasi berupa : a. Bagi PHPI yang memperoleh Kenaikan Pangkat/Jabatan - Photo Copy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir - Photo Copy Kumpulan Perolehan Angka Kredit (PERAK) setelah Kenaikan Pangkat/Jabatan dan Pengangkatan Pertama - Photo Copy SK Jabatan Fungsional Terakhir - Photo Copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir - Photo Copy SK mutasi kerja, yang belum pernah tertulis di SK KP/KJ - Photo Copy SKP 2017 dan SKP 2018 bernilai Baik dengan angka lebih dari 76 b. Bagi PHPI yang akan diangkat kedalam Jabatan Fungsional (Pengangkatan Pertama) - Photo Copy SK Jabatan Fungsional Terakhir - Photo Copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir - Photo Copy SK mutasi kerja, yang belum pernah tertulis di SK KP/KJ - Photo Copy SKP 2017 dan SKP 2018 bernilai Baik dengan angka lebih dari 76 - Photo Copy Ijazah dan Transip nilai di legalisir pihak berwenang 2. Proses Kenaikan pangkat dan Jabatan dilakukan jika memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut a) Tersedianya Formasi Jabatan sesuai Kepmen KP no 52 tahun 2018 b) Memenuhi komposisi butir Angka Kredit pada PAK c) Berkas Administrasi Lengkap d) Persyaratan lainnya. 3. Berkas Administasi diterima paling lambat kami terima di sekretariat BKIPM pada tanggal 29 Januari 2019 Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sehubungan dengan telah diundangkannya:

Dalam rangka pengelolaan dan penyediaan data KIPM yang baik dan valid, Sekretariat Sadan akan menyelenggarakan pertemuan sebagai media bimbingan teknis I sosialisasi dan diskusi bertema "mewujudkan data SKIPM yang akurat", pada tanggal 28 sd 31 Januari 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti nota dinas Inspektur Jenderal KKP No :7.28/IT/XII/2018 tentang implementasi pengendalian dan pengawasan secara elektronik di lingkungan KKP

Dalam rangka mendukung program peningkatan kualitas layanan publik pada unit kerja penyedia layanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka kami harapkan setiap UPT KIPM untuk ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB.

Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Kepala UPT Lingkup BKIPM Menyambung Nota Dinas Plt. Kepala Biro SDM Aparatur nomor 9277/SJ.2/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Penandatanganan Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Tahun 2019 dan nomor 8951/SJ.2/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penyusunan Rancangan Indikator Kinerja Jabatan Fungsional Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Setiap pejabat fungsional tertentu agar menyusun Rancangan Indikator Kinerja Jabatan Fungsional yang diturunkan dari Indikator Kinerja Organisasi; 2. Rancangan Indikator Kinerja, Butir Kegiatan, Pohon Indikator dan SKP dapat dilihat pada lampiran surat; 3. Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) agar disesuaikan dengan Indikator Kinerja yang telah dibuat; 4. Rancangan Indikator Kinerja di tuangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatagani antara atasan langsung sebagai penanggung jawab IKU dan pejabat fungsional yang mendukung IKU sesuai format terlampir dengan ketentuan sebagai berikut: - rencana aksi/butir kegiatan JF Ahli Utama dan Ahli Madya mendukung IKU level II, PK disepakati dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit kerja Level II dan JF Ahli Utama/Ahli Madya; - rencana aksi/butir kegiatan JF Ahli Muda dan Penyelia mendukung IKU level III, PK disepakati dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit kerja Level III dan JF Ahli Muda/Penyelia; - rencana aksi/butir kegiatan JF Ahli Pertama, Mahir (Pelaksana lanjutan), Terampil (Pelaksana) dan Pemula mendukung IKU level IV, PK disepakati dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit kerja Level IV dan JF Ahli Pertama/ Mahir (Pelaksana lanjutan)/Terampil (Pelaksana)/Pemula; 5. Setelah dilakukan pengisian, rancangan indikator, SKP dan Perjanjian kerja dikirimkan melalui email sekretariat fungsional kp.fungsional@gmail.com dalam format Excel atau pdf selambatnya tanggal 25 Januari 2019. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama, diucapkan terima kasih

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PHPI periode kenaikan pangkat bulan April 2019, dengan ini kami minta saudara untuk dapat menugaskan pegawai (daftar nama terlampir) sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PHPI sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina lkan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan nomor' KEP' /BKIPM/2019 yang akan dilaksanakan pada '

Menindaklanjuti Surat Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) Nomor S-472/INSW/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penyampaian Penambahan Kode Pelabuhan pada Sistem INSW

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa UPT BKIPM maka perlu dilaksanakan Suurvei Kepuasan Masyarakat untuk memperbaiki kualitas pelayanan di UPT BKIPM

Yth. Kepala UPT KIPM, Sehubungan telah dilaksanakannya Kegiatan Temu Teknis pada tanggal 25-26 Oktober 2018, maka bersama ini kami sampaikan sebagaimana Surat Edaran Terlampir