Dalam rangka membangun karakter sumber daya manusia BKIPM yang modern, tangguh, profesional dan terpercaya, berkepribadian serta ber-etika, maka diperlukan pembentukkan sikap serta perilaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kegiatan Masa Orientasi Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Mopkantu) Tahun 2018, yang akan diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Senin s.d Minggu, 03 s.d 08 Desember 2018 Waktu : pukul 10.00 WIB – selesai Tempat : PPMKP, Jalan Raya Puncak Km. 11 Ciawi, Bogor Jawa Barat Acara : Kegiatan Mopkantu Angkatan XXIV Tahun 2018 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Saudara dapat menugaskan nama – nama yang tercantum dalam lampiran surat ini sebagai Panitia Pelaksana kegiatan Mopkantu Angkatan XXIV Tahun 2018. Sekretariat Badan KIPM hanya menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, sedangkan biaya transportasi dan uang harian di bebankan pada unit kerja masing – masing. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Yth. : 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Bagian lingkup Sekretariat BKIPM 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di - Tempat Dalam rangka penyusunan pedoman analisis beban kerja fungsional umum lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terlampir kami sampaikan konsep analisis beban kerja fungsional umum lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang terdiri dari 47 jabatan fungsional umum baik teknis maupun administrasi. 2. Kami meminta kepada unit kerja agar memberikan usulan/masukan terhadap konsep analisis beban kerja baik dari ikhtisar jabatan, uraian tugas, satuan hasil, dan waktu kerja efektif. 3. Usulan/masukan konsep analisis beban kerja agar segera dikirim melalui email ortala.bkipm@gmail.com paling lambat tanggal 3 Desember 2018. 4. Usulan/masukan dari unit kerja nanti akan kami plenokan dan hasil pleno tersebut akan kami tetapkan sebagai pedoman analisis beban kerja fungsional umum lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Bersama ini kami sampaikan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 perihal Himbauan Netralitas Pegawai ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Penggunaan Fasilitas Negara.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa,...

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 147/MEN-SJ.2/KP.431/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan tahun 2018 pegawai yang dimutasikan masih dibebankan di Unit Pelaksana Teknis yang lama sedangkan untuk tahun 2019 agar segera dianggarkan pada Unit Pelaksana Teknis yang baru. 2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku tanggal 1 November 2018 dan yang bersangkutan diberi waktu satu minggu setelah Surat Keputusan tersebut sampai ke Unit Pelaksana Teknis. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yth. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di Tempat Menindaklanjuti nota dinas Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 2363/BRSDM.4/DL.271/XI/2018 tanggal 9 November 2018 perihal Penyampaian Data Peserta dan Rencana Pelaksanaan Tes TOFL dan TPA Tahanp II Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut : 1. Tes TOEFL dan TPA dilaksanakan pada tanggal 05 – 06 Desember 2018 sebanyak 87 orang lebih diprioritaskan peserta dari UPT di luar Jawa, untuk BKIPM sebanyak 27 orang (sebagaimana terlampir); 2. Untuk peserta tes yang dilaksanakan pada bulan Januari 2019, BKIPM mendapatkan kuota sebanyak 25 orang (daftar nama peserta akan diinfokan lebih lanjut); 3. Tes TOEFL dan TPA bagi Calon Peserta Tugas Belajar akan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan KP bekerjasama denan UUO BAPPENAS, bertempat di Ballroom Lt.1 GMB III Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta dengan alamat jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10110. Terkait beberapa hal tersebut diatas, kami mohon Saudara dapat segera menyampaikan konfirmasi kehadiran Calon Peserta Tes TOEFL dan TPA kepada Pusat Pendidikan KP dan Sekretariat BKIPM paling lambat tanggal 14 November 2018 melalui surat elektronik dengan alamat tubel_ibel_pusdikkp@yahoo.co.id dan kepegawaian.setbkipm@gmail.com Perlu kami sampaikan bahwa Pusat Pendidikan KP menanggung biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi selama penyelenggaraan tes pada tanggal 5 – 6 Desember 2018 (keterangan terlampir). Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dalam rangka evaluasi kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Inpres 01 Tahun 2017) yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2018 dan rencana kegiatan tahun anggaran 2019, maka Pusat pengendalian Mutu akan menyelenggarakan kegiatan “Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Inpres 01 Tahun 2017)”.

Memperhatikan surat kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2071/SJ.6/KP.510/X/2018 tentang Bimtek Fungsional Arsiparis dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Presiden Republik Indonesia, maka ASN diminta agar tetap netral dan tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak pada proses kampanye.

Sehubungan telah diundangkannya Permen KP Nomor 30/PERMEN-KP/2018 Tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Jabatan PNS dilingkungan KKP, bersama ini kami sampaikan salinan foto copy Peraturan menteri tersebut utntuk dapat dilaksanakan di unit kerja saudara.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BKIPM khususnya terkait kepatuhan dalam penerapan SOP pelayanan sertifikasi pemasukan dan pengeluaran media pembawa/hasil perikanan maka UPT KIPM perlu melakukan audit internal terhadap kepatuhan penerapan SOP minimal sekali dalam 2 bulan.

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berdampak terhadap perubahan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka SPSE versi 3.6 di LPSE KKP akan segera dinonaktikan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja UPT KIPM dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan sertifikasi mutu produk perikanan, kami sampaikan undangan sebagaimana terlampir. Salam.

Berdasarkan Aplikasi e-LHKPN Monitoring Kepatuhan Penyelenggaraan Negara Wajib Lapor LHKPN di lingkup BKIPM Tahun 2017

Sehubungan dengan adanya perlakuan yang berbeda terkait dengan pengurangan tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara