Yth. 1. Kepala Pusat Karantina Ikan 2. Kepala Pusat Pengendalian Mutu 3. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM 5. Seluruh pegawai lingkup Sekretariat BKIPM Di Tempat Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-462/SJ/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan bermaksud menyelenggarakan upacara bendera pada hari : Sabtu, 01 Juni 2019 waktu : pukul 07.00 WIB Tempat : Lapangan Upacara Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan Pakaian : Seragam KORPRI Pria : Celana Biru, Peci Hitam Wanita : Rok Biru Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar seluruh pegawai KKP wajib mengikuti Upacara Bendera dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Seluruh pegawai lingkup Sekretariat BKIPM, Pusat Karantina Ikan, Pusat Pengendalian Mutu, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai KIPM Jakarta II dan Balai Uji Standar KIPM wajib hadir mengikuti upacara pada tanggal tersebut diatas; 2. Untuk pegawai yang berada di UPT agar melaksanakan upacara di masing – masing unit kerja; 3. Pakaian upacara bagi pegawai yang berada di Unit Pelaksana Teknis mengenakan Seragam KORPRI, sedangkan bagi pegawai yang tidak mempunyai seragam KORPRI dapat mengenakan pakaian Seragam Dinas Karantina Ikan; 4. Bagi pegawai BKIPM yang telah mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Satker untuk meninggalkan Kota/Kab kantor kedudukan di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 (pembelian tiket perjalanan angkutan telah dilakukan sebelum SE Sekjen KKP Nomor B-235/SJ/III/2019 tanggal 12 Maret 2019), wajib mengijkuti Upacara Bendera di UPT KKP terdekat atau di kantor Pemerintah Daerah terdekat sesuai keberadaan pegawai pada saat menjalankan izin; 5. Pegawai BKIPM yang melaksanakan Upacara Bendera tidak di Kota/Kab kantor kedudukan, wajib menyampaikan bukti mengikuti Upacara Bendera kepada Pimpinan Satker masing – masing berupa : a. Izin tertulis dari Pimpinan Satker untuk meninggalkan Kota/Kab kantor kedudukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019; b. Foto diri mengikuti Upacara Bendera; dan c. Foto daftar hadir 6. Bagi peserta Upacara di STP Jakarta yang menggunakan kendaraan diharapkan masuk melalui Jl. TB. Simatupang, pintu gerbang STP akan ditutup pada pukul 06.50 WIB; 7. Absensi dilaksanakan setelah Upacara Bendera selesai. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di tempat Menindaklanjuti Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 4.9/ITJ/KP.710/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Imbauan Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya, maka bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut : 1. Dihimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP sesuai dengan asas good and clean governance untuk tidak memberi dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti uang, setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, dan lain – lain), bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya (sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017); 2. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh ASN KKP kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis pada prinsipnya dilarang, karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi; 3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa makanan yang mudah rusak, kadaluwarsa dalam waktu singkat, dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan langsung ke panti asuhan/panti jompo/yayasan atau pihak lain yang lebih membutuhkan, disertai dengan penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Eselon I/Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau UPG KKP; 4. Melaporkan setiap penolakan atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada UPG Eselon I/UPT atau UPG KKP melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) pada laman situs upg.kkp.go.id paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya gratifikasi; 5. Bagi ASN KKP yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri KKP Nomor 2284/SJ.4/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Hasil Kuis Sosialisasi/Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi KKP, masih terdapat Satuan kerja Lingkup BKIPM yang memiliki tingkat partisipasi rendah. Menindaklanjuti hal tersebut di atas diminta kepada Satuan Kerja dengan tingkat partisipasi di bawah 20% (terlampir) untuk mengisi kuis Sosialisasi RB yang dapat diakses pada laman http://bit.ly/quizRBKKP. Bagi Satuan kerja yang lain diharapkan tetap mengisi kuis tersebut demi memenuhi kriteria A untuk Sosialisasi yang diikuti oleh pegawai diseluruh Unit Kerja.

Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Para Pejabat Eselon III Lingkup Sekretariat BKIPM 3. Kepala Balai Besar KIPM 4. Kepala Balai KIPM 5. Kepala Balai Uji Standar KIPM 6. Kepala Stasiun KIPM Di Tempat Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian di Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bersama ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut : 1. Agar Saudara dapat memonitor presensi pegawai di lingkungan kerja Saudara untuk periode Januari - Desember 2018 dan periode Januari – April 2019. Apabila terdapat pegawai yang secara akumulasi terkena hukuman disiplin, agar Saudara segera melakukan pembentukan Tim Pemeriksa dan pemanggilan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. 2. Agar Saudara memerintahkan kepada para pegawai di lingkungan kerja Saudara untuk mengisi capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk bulan Januari - April 2019. 3. Agar Saudara tidak memberikan cuti sebelum dan sesudah hari raya Idul Fitri, karena sudah ada cuti bersama yang sudah ditentukan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri. 4. Agar Saudara mengatur jadwal piket pelayanan selama cuti bersama dan hari raya Idul Fitri 5. Sehubungan pada tanggal 01 Juni 2019 merupakan Hari Lahir Pancasila dan sesuai Surat Edaran Sekjen KKP Nomor : B.235/SJ/III/2019 tentang Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 dimana seluruh pegawai diwajibkan melaksanakan upacara bendera dan bagi pegawai yang ingin pulang mudik wajib melakukan upacara di UPT terdekat dengan disertai bukti foto dan dikumpulkan di UPT masing masing. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Sehubungan dengan adanya kegiatan pengambilan contoh monitoring residu pada kegiatan National Residue Monitoring Program (NRMP) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2015 yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di 19 Provinsi, berkaitan dengan hal tersebut untuk efektifitas pendistribusian sampel dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kepada laboratorium penguji yang dituju, kami sampaikan sbb

Sehubungan dengan telah diundangkannya:

Sehubungan dengan telah diundangkannya:

Sehubungan dengan telah diundangkannya:

Bersama ini kami sampaikan Kep Ka BKIPM No. 48/KEP-BKIPM/2019 tentang Rencana Aksi RB BKIPM Tahun 2019 untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkup BKIPM

Yth. Kepala UPT lingkup BKIPM di Tempat Sehubungan dengan adanya evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan draft informasi Faktor Jabatan pejabat struktural dan fungsional umum UPT lingkup BKIPM.

Menindaklanjuti hasil penilaian reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian PAN RB Tahun 2018 khususnya area peningkatan kualitas pelayanan publik KKP

Yth. Kepala UPT BKIPM (terlampir) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2019, bersama ini kami mohon agar UPT KIPM segera menyampaikan laporan Sertifikat CPIB di Supplier yang telah diterbitkan Triwulan I Tahun 2019.

Menindaklanjuti hasil rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Manajerial bersama Itjen KKP, maka diminta koreksi dan masukan dari seluruh UPT KIPM.

Dalam rangka membangun karakter SDM Aparatur BKIPM yang modern, tangguh,profesional, terpercaya, berkepribadian dan beretika, maka akan dilaksanakan Masa Orientasi Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (MOPKANTU) XXV tahun 2019.

Menindaklanjuti kesepakatan hasil rapat yang diselenggarakan Biro SDMA dan pengelola kepegawaian lingkup eselon I KKP berkenaan dengan pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018