Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

44.606.294
 
 
 
 
Index Berita
Headlines

Informasi Surat
Data 121 - 135, Total: 1498
  0 | 1428 KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 03:12
SURAT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT UNI EROPA
YTH. Kepala UPTKIPM (Terlampir) Dalam rangka menindaklanjuti temuan Audit team inspeksi DG Sante - Uni Eropa tanggal 28 Februari - 9 Maret 2017 terhadap Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Indonesia
  0 | 1849 RABU, 29 AGUSTUS 2018 10:09
Permohonan Ijin Bagi Kepala UPT KIPM
Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup BKIPM di Seluruh Indonesia Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dalam hal ijin bagi seluruh Kepala UPT KIPM di lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis KIPM yang ingin mengajukan ijin, diwajibkan untuk membuat surat permohonan ijin tersebut kepada Sekretaris BKIPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum yang bersangkutan melakukan ijin. 2. Apabila diketahui terdapat Kepala UPT KIPM yang melakukan ijin tanpa adanya persetujuan dari Sekretaris BKIPM, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 1612 SELASA, 21 AGUSTUS 2018 09:46
Updating Data Pegawai Wajib LHKPN dan LHKASN
Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM; 2. Kepala UPT Lingkup BKIPM. Di Tempat Sehubungan adanya mutasi dan rotasi Pegawai baik Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan staf lingkup BKIPM sampai dengan periode bulan Agustus 2018, bersama ini kami meminta Saudara untuk menyampaikan daftar nama ASN/ Pegawai pada unit kerja Saudara baik yang wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) maupun wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana format terlampir. Adapun daftar nama wajib LHKPN dan LHKASN tersebut akan disampaikan ke Biro SDM Aparatur Sekretariat Jenderal KKP untuk diperbaharui datanya. Wajib Lapor LHKPN akan diinput melalui aplikasi e-LHKPN yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangan untuk wajib lapor LHKASN akan diinput melalui aplikasi SIHARKA yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya daftar nama baik wajib lapor LHKPN dan LHKASN dapat dikirimkan dalam format Microsoft Excel melalui e-mail ortala.bkipm@gmail.com paling lambat 23 Agustus 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 2129 SELASA, 14 AGUSTUS 2018 02:41
Kewajiban Penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN
Yth. (daftar nama terlampir) Di Tempat Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor 133.2/SJ/KP/VIII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penyampaian LHKPN 2017, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Bahwa pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara di lingkungan KKP termasuk salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP dan presentase pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN tersebut akan mempengaruhi hasil penilaian reformasi birokrasi; 2. Hasil monitoring penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN di lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sampai dengan 31 Juli 2018 masih sangat rendah, dengan rincian sebagai berikut : - Jumlah Wajib Lapor LHKPN sebanyak 381 orang; - Wajib Lapor LHKPN berstatus online sebanyak 333 orang (87,40%); - Wajib Lapor LHKPN berstatus offline sebanyak 48 orang (12,60%); - Wajib Lapor LHKPN yang sudah lapor sebanyak 34 orang (10,21%); - Wajb Lapor LHKPN yang berstatus belum lapor sebanyak 30 orang (96,10%). Untuk lebih terperincinya dapat dilihat pada dokumen terlmapir. 3. Periode bulan Agustus 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi akan melaksanakan evaluasi kepatuhan terhadap penyempaian LHKPN di setiap Kementerian/ Lembaga; 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk kepatuhan pelaporan LHKPN dan guna menghindari teguran dan sanksi akibat tidak dipenuhinya kewajiban penyempaian LHKPN, para wajib lapor LHKPN yang sudah berstatus online yaitu sebanyak 333 orang (daftar nama terlampir), akan tetapi belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikan LHKPN secara online (posisi harta kekayaan yang dilaporkan adalah per 31 Desember 2017), selanjutnya mengirimkan surat kuasa khusus serta photocopy dokumen kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN secara langsung atau melalui jasa pengiriman melalui alamat Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920 Telp. 021-25578300; 5. Username dan password untuk log in ke dalam aplikasi e-LHKPN dikirm via email oleh KPK RI melalui alamat email pribadi wajib lapor LHKPN yang sudah didaftarkan pada saat pengisian formulir aktivasi e-filling LHKPN; 6. Wajib Lapor yang belum mengisi dan mengirimkan formulir aktivasi e-filling (status offline) sebanyak 48 orang, daftar nama terlampir) agar segera mengisi dan mengirimkan hardcopy dokumen asli formulir aktivasi e-filling yang sudah di paraf dan ditandatangani oleh wajib lapor beserta melampirkan photocopy KTP ke Sekretariat BKIPM; 7. Formulir aktivasi e-filling LHKPN dapat diunduh pada website KPK RI dengan alamat : http://elhkpn.kpk.go.id//download/formulir_aktivasi_penggunaan_efilling.pdf; 8. Setelah proses aktivasi akun diaktifkan oleh admin unit kerja, hardcopy formulir e-filling diserahkan ke Biro SDM Aparatur Sekretariat Jenderal KKP yang selanjutnya akan dilaporkan ke KPK RI; 9. Petunjuk pengisian LHKPN dapat dilihat melalui aplikasi e-LHKPN yang berupa video tutorial dan buku panduan yang sudah disediakan KPK RI di website : https://elhkpn.kpk.go.id yaitu pada menu panduan aplikasi. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
  0 | 1503 KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 09:24
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ANRI
Menindaklanjuti surat Sekretariat Utama ANRI Nomor: KP.06.00/02/2018 tanggal 30 Juli 2018, dengan ini kami informasikan bahwa ANRI memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Uni Kerja Saudara untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi pengisian jabatan.
  0 | 1481 KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 07:32
Pemusnahan Sertifikat Karantina Ikan
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan sertifikat di bidang perkarantinaan ikan, agar segera dilakukan pemusnahan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2016 tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melaporkan dalam suatu bentuk berita acara Laporan pemusnahan sertifikat agar disampaikan dalam bentuk soft copy sesuai format Lampiran ke alamat email: puskari@kkp.go.id
  0 | 1255 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:46
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
Kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018
  0 | 1476 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:23
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
ini kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018
  0 | 1293 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:04
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
Kami sampaikan bahwa untuk sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) yang rusak karena cetakan atau rusak pada saat di terima, mohon segera dilakukan pendataan dan melaporkan kembali ke Pusat Karantina Ikan paling lambat tanggal 10 Agustus 2018
  0 | 1245 RABU, 08 AGUSTUS 2018 11:04
Laporan Sertifikat Rusak Karena cetakan
  0 | 1267 KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 11:52
LAPORAN EVALUASI SERTIFIKASI HC MUTU UPT KIPM TRIWULAN I DAN II TAHUN ANGGARAN 2018
Sehubungan dengan pelaksanaan evalusai penerbitan HC pada UPT KIPM, maka bersama ini terlampir surat hasil evaluasi tersebut. Terimakasih.
  0 | 1406 KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 08:58
Pengiriman DUPAK Untuk Jafung PHPI Yang Mendekati Pembebasan Sementara
Yth. 1. Kepala Pusat KIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM 3. Balai Uji Standar KIPM 4. Kepala Balai KIPM 5. Kepala Stasiun KIPM Memperhatikan Pasal 35 Peraturan Bersama, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.0/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta kepada pejabat fungsional PHPI di unit kerja saudara yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit selama 4 tahun 6 bulan dari pangkat/Jabatan diberikan kesempatan untuk segera mengumpulkan DUPAK ke Sekretariat tim Penilai Angka Kredit Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan hasil perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, paling lambat kami terima tanggal 6 Agustus 2018 untuk dilakukan penilaian. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.
  0 | 1356 RABU, 01 AGUSTUS 2018 10:11
EVALUASI KEGIATAN UPT KIPM TRIWULAN I DAN II TA 2018
Sehubungan dengan kegiatan di UPT KIPM terkait penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka Pusat Pengendalian Mutu telah melakukan evaluasi sebagaimana surat terlampir.
  0 | 2033 JUM'AT, 20 JULI 2018 01:50
Ketentuan Proses Kenaikan Pangkat Reguler/Fungsional dan Kenikan Jabatan Fungsional
Nomor : 2452 /BKIPM.1/KP.520/VII/2018 19 Juli 2018 Lampiran : - Perihal : Ketentuan Proses Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan di Lingkungan BKIPM Yth. 1. Kepala Pusat KIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM 3. Balai Uji Standar KIPM 4. Kepala Balai KIPM 5. Kepala Stasiun KIPM Menindaklanjuti surat edaran Biro SDM Aparatur Nomor 519/SJ/IV/2016 tentang Proses Usulan Kenaikan Pangkat di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : I. Usul Kenaikan Pangkat Reguler. 1. Batas waktu usul Kenaikan Pangkat (KP) periode April terakhir kami terima di Sekretariat BKIPM adalah awal bulan pebruari tahun berjalan dan batas waktu usul KP periode Oktober pada akhir bulan Juni tahun berjalan dengan persyaratan photo copy berkas yang sudah dilegalisir sebagai berikut : a. SK CPNS dan PNS ( untuk yang pertama kali naik pangkat ) b. SK Mutasi c. SK KP terakhir d. SKP bernilai baik dalam dua tahun terakhir e. SK Peninjauan masa kerja bagi yang pernah mengajukan masa kerja f. SK Jabatan Surat pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) ( untuk jabatan Struktural ) g. SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional 2. KP Reguler diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional umum yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir setiap unsur Sistem Penilaian Kinerja (SKP) sekurang kurangnya baik dalam dua tahun terakhir. II. Usul KP dan Usul Pengangkatan/Kenaikan Jabatan Fungsional 1. KP Fungsional dapat diusulkan bagi PNS yang : a. Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir b. Telah memenuhi angka kredit dengan komposisi unsur yang ditentukan c. PNS yang akan diusulkan KP fungsional untuk periode April dalam tahun berjalan apabila pengusulannya mendekati batas usul KP, akan di proses usul KP nya untuk periode berikutnya/periode Oktober tahun berjalan
  0 | 1440 KAMIS, 19 JULI 2018 04:15
Pelaksanaan Asesmen
Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur Nomor 5098/SJ2/KP.300/VII/2018 tentang Ralat Surat Pelaksanaan Asessment

 <<  < Prev    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Next >  >> 
 
Share | |