Indonesia | English
 
Pilih Operator pada kolom sebelah kiri
untuk melakukan Chat dengan menggunakan Y! messenger


 
Download YM!
 


CAPCHA » CAPCHA »
 
 
Anda dapat menuliskan pengaduan, kritik dan saran kepada BKIPM
kami akan secepatnya merespon pesan anda

terima kasih

53.088.507
 
 
 
 
RAPAT KOORDINASI DISTRIBUSI LOGISTIK HASIL PERIKANAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN

23 Februari 2017 09:38, oleh: Balai Besar KIPM Jakarta I

 

Balai Besar KIPM Jakarta I sebagai salah satu unit pelaksana teknis BKIPM mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam melaksanakan tusi tersebut diatas Balai Besar KIPM Jakarta I juga mendapat mandat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga dan melindungi kelestarian sumberdaya perikanan yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, terhadap masuknya jenis-jenis ikan yang berbahaya dari luar negeri maupun keluarnya jenis-jenis ikan tertentu yang dilindungi (seperti pari mantra, hiu martil dan hiu koboi) ataupun yang dilarang  (benih lobster, benih ikan botia, benih/induk udang galah) maupun dibatasi tata niaganya ( kepiting dan lobster bertelur dan dibawah ukuran/berat yang ditentukan) dari Wilayah Republik Indonesia, termasuk produk hasil perikanan yang berasal dari praktek IUU Fishing (Illegal, Unreported,and Unregulated Fishing).

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan telah menyusun berbagai kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama terkait dengan upaya pemberantasan IUU Fishing, pelarangan pengeluaran hiu koboi dan hiu martil, serta melarang penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dalam kondisi bertelur dan ukuran lobster, kepiting dan rajungan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar KIPM Jakarta I sebagai UPT BKIPM – KKP  yang bertugas di pintu pemasukan dan pengeluaran dituntut untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap komoditi perikanan yang dilalulintaskan melalui Bandara Internasional Soekarno hatta, meningkatkan peran serta masyarakat (Komunitas Bandara) dalam pengawasan komoditi perikanan yang dilalulintaskan dan mengintensifkan penegakan hukum terhadap kegiatan pengiriman komoditi perikanan yang merugikan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Upaya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan petugas Balai Besar KIPM Jakarta I akan lebih optimal apabila mendapat dukungan dan kerjasama dari seluruh komunitas Bandara (Regulated Agent, pengelola gudang, security airport dan pihak maskapai penerbangan).

 

           Langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut, Balai Besar KIPM Jakarta I melaksanakan Rapat Koordinasi Distribusi Logistik Hasil Perikanan dan Keamanan Penerbangan pada tanggal 20 Pebruari 2016 di Balai Besar KIPM Jakarta I. Pertemuan diawali dengan sambutan selamat datang Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I, Pembukaan oleh Kepala Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan, Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah I dan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Kepala Pusat Karantina Ikan, Badan KIPM Jakarta. Peserta rapat koordinasi adalah perwakilan dari Pusat Karantina Ikan, Badan KIPM Jakarta; Kepala Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan, Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah I dan Tim OTBAN; Pejabat Struktural lingkup Badan KIPM Jakarta dan BBKIPM Jakarta I; Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) lingkup BBKIPM Jakarta I dan lingkup Puskari serta 15 Regulated Agent di area Bandara Soekarno Hatta.

 

Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Nurhidayat yang menjelaskan tentang mekanisme sistem pengawasan baru yang akan diimplementasikan di area Bandara Soekarno – Hatta. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah sebagai berikut :

  • Latar belakang diperlukannya perbaikan sistem pengawasan terhadap komoditi perikanan yang dilalulintaskan melalui Bandara Soekarno – Hatta, yaitu : (1) Rasio volume dan frekuensi ekspor produk perikanan melalui Bandara Soekarno Hatta cukup besar, yaitu sebesar 59,9%; (2) Tingginya tingkat pelanggaran kasus; (3) Tingginya tingkat kelolosan.
  • Mewajibkan komoditi perikanan dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina di tempat pemeriksaan fisik (TPF), dan memperoleh surat persetujuan pemeriksaan (SPP) untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Regulated agent (RA).
  • Mewajibkan komoditi perikanan yang melewati Regulated Agent harus mempunyai Surat Persetujuan Pemeriksaan  (SPP) dan stiker/ Segel yang dilekatkan pada kemasan komoditi perikanan tersebut.

Melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan sistem / mekanisme pengawasan yang baru dapat tersosialisasikan kepada seluruh komunitas Bandara Soekarno Hatta sehingga dapat meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian distribusi hasil perikanan dan keamanan penerbangan di area Bandara Soekarno Hatta.



Komentar

Kegiatan lain

 
Share | |
 
Berita Terkini